Pilihan tersebut terlihat dalam forum “Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II” yang digelar di Hans Kopi Veteran, Semarang. Kegiatan yang diselenggarakan RMOL Jateng itu menjadi ruang terbuka bagi berbagai kalangan untuk bertukar gagasan mengenai kondisi bangsa, evaluasi kebijakan publik, serta peluang perbaikan program-program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.
Forum menghadirkan Wakil Ketua Umum Luar Negeri LMND Evantio Yudhistira, Presiden BEM Polines Kevin Kurnia Priambodo, akademisi dan Pengamat Politik Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini, serta budayawan Beno Siang Pamungkas, dengan moderator Edhi Prayitno Ige.
Dialog Dinilai Lebih Produktif untuk Mengawal Perubahan
Dalam diskusi tersebut, Evantio Yudhistira menilai bahwa bangsa Indonesia saat ini membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang sehat dibandingkan polarisasi yang hanya memperlebar jarak antarkelompok masyarakat.
Menurutnya, tantangan nasional yang dihadapi Indonesia saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa melalui diskusi yang berbasis data, argumentasi, dan kepentingan bersama.
“Diskusi seperti ini memang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Diskusi yang ilmiah, penuh dialektika, menjadi kebutuhan bersama. Apa yang kita lakukan untuk bangsa saat ini membutuhkan persatuan nasional, dan salah satu bentuknya adalah ruang diskusi seperti ini,” ujar Evantio.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat perlu melihat perkembangan nasional secara objektif dan menyeluruh, termasuk berbagai program pembangunan yang saat ini sedang dijalankan pemerintah.
“Kita harus melihat situasi secara objektif, jangan sampai termakan algoritma atau emosi yang terus menampilkan keburukan. Kita harus melihat secara menyeluruh apa yang dilakukan negara saat ini,” tambahnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya membangun budaya kritik yang konstruktif, di mana evaluasi terhadap kebijakan dilakukan secara rasional dengan tetap melihat capaian dan upaya perbaikan yang sedang berlangsung.
Mahasiswa Diajak Mengawal Program Pemerintah agar Tepat Sasaran
Dalam forum itu, Evantio juga mengajak mahasiswa, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya untuk terlibat aktif mengawal berbagai program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Menurutnya, partisipasi publik yang kuat akan membantu memastikan berbagai kebijakan pemerintah berjalan sesuai tujuan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Momentum ini harus menjadi titik balik agar sumber daya bangsa bisa dinikmati untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia menilai bahwa pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik harus dilakukan melalui cara-cara yang produktif dan berbasis solusi sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
Akademisi Dorong Penyempurnaan Program Strategis Nasional
Sementara itu, akademisi Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menyoroti pentingnya ruang diskusi publik sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan nasional.
Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya menghadirkan kritik, tetapi juga mendorong lahirnya rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyempurnakan berbagai program pemerintah.
“Di Semarang masih sangat sedikit forum yang secara serius membedah komitmen kita terhadap perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.
Dalam pembahasan mengenai program Koperasi Merah Putih, Nur Hidayat menilai fokus utama seharusnya berada pada penyempurnaan tata kelola dan implementasi program.
“Bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana tata kelola program itu diperbaiki. Harus jelas siapa sasaran penerima manfaat, bagaimana rekrutmen operatornya, serta bagaimana distribusinya agar tepat sasaran,” jelasnya.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah kalangan akademisi melihat program-program strategis pemerintah memiliki potensi besar apabila didukung dengan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Ruang Diskusi Dinilai Perkuat Demokrasi dan Stabilitas Nasional
Para peserta forum sepakat bahwa demokrasi yang matang membutuhkan ruang diskusi yang terbuka dan berkualitas. Melalui forum seperti ini, berbagai gagasan dapat dipertemukan tanpa harus terjebak dalam polarisasi maupun konflik yang tidak produktif.
Di tengah tantangan ekonomi global, perubahan geopolitik, serta berbagai agenda pembangunan nasional, stabilitas sosial dan persatuan bangsa dinilai menjadi modal penting bagi keberhasilan pembangunan.
Karena itu, forum-forum diskusi yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai dapat menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi publik sekaligus membantu pemerintah memperoleh masukan yang konstruktif.
Reformasi Melalui Gagasan dan Kolaborasi
Forum “Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II” menunjukkan bahwa semangat perubahan tidak selalu harus diwujudkan melalui aksi konfrontatif. Di Semarang, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat justru memilih jalur dialog untuk menyampaikan pandangan, mengevaluasi kebijakan, dan menawarkan solusi.
Pendekatan tersebut dinilai lebih relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini, yakni membangun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan nasional.
Dengan semakin banyaknya ruang diskusi yang sehat dan terbuka, diharapkan partisipasi publik dapat semakin berkualitas, sementara berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah dapat terus disempurnakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia.
