JAKARTA — Komitmen untuk menghadirkan layanan pendidikan dasar tanpa biaya terus dimatangkan oleh jajaran legislatif. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa parlemen siap mengawal penuh keberlanjutan alokasi dana APBN demi menyukseskan program sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah.
Dalam keterangannya, Said mengungkapkan bahwa sebagai langkah awal pelaksanaan di lapangan, anggaran sebesar Rp5 triliun telah diproyeksikan khusus untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun anggaran 2027.
Pelaksanaan Bertahap dan Fokus Pendidikan Dasar
Said Abdullah memaparkan bahwa alokasi awal senilai Rp5 triliun ini merupakan bagian dari skema pelaksanaan bertahap. Penataan ini dirancang agar pengelolaan fiskal negara tetap terjaga secara seimbang, sekaligus memastikan pendistribusian dana operasional sekolah berjalan tepat sasaran di tingkat dasar.
Langkah ini diintegrasikan ke dalam pemenuhan mandatori alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN guna menekan risiko angka putus sekolah.
Efisiensi Belanja dan Pengawasan Parlemen
Guna menjamin keberlanjutan program pembebasan biaya studi ini, Banggar DPR RI mendorong pemerintah untuk konsisten melakukan efisiensi pada pos belanja negara. Upaya ini diimbangi dengan langkah penguatan penerimaan negara dari sektor perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
DPR memastikan fungsi pengawasannya akan dijalankan secara transparan agar setiap alokasi dana pendidikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sinergi Strategis Menuju SDM Unggul
Dukungan resmi dari Banggar DPR RI ini mempertegas kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam menjamin hak belajar masyarakat. Dengan adanya kepastian alokasi pendanaan secara bertahap ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat terus meningkat secara adil dan merata.
